Bogor – Media Siber Network (BMSN), yang beranggotakan sekitar 50 media siber di berbagai daerah, melaksanakan survei independen mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei tersebut dilakukan secara mandiri oleh jaringan wartawan BMSN di 38 provinsi melalui metode wawancara langsung (tatap muka) terhadap masyarakat dari berbagai latar belakang.
Pelaksanaan survei berlangsung selama satu bulan, mulai 1 Juli hingga 1 Agustus 2026, dengan melibatkan responden dari berbagai kalangan, antara lain tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, petani, nelayan, pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga kalangan pemuda. Responden dipilih untuk memperoleh gambaran yang beragam mengenai persepsi publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Hasil survei menunjukkan bahwa 81 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Mayoritas responden menilai sejumlah kebijakan pemerintah mulai dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan optimisme terhadap arah pembangunan nasional di berbagai sektor.
Program-program pemerintah yang paling banyak memperoleh apresiasi dari masyarakat di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), komitmen pemberantasan korupsi, efisiensi anggaran negara yang dialihkan untuk mendukung program-program prioritas, penguatan ketahanan pangan dan swasembada pangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan petani, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan pertahanan negara, serta berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ketua BMSN, Sofwan Ali, mengatakan survei tersebut dilaksanakan secara independen tanpa campur tangan pemerintah maupun kepentingan politik tertentu. Menurutnya, hasil survei diharapkan dapat menjadi gambaran aspirasi masyarakat yang dihimpun langsung oleh jaringan media BMSN dari berbagai daerah di Indonesia.
“Secara akademik, tingkat kepuasan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Angka 81 persen menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional. Kepercayaan itu lahir karena masyarakat mulai merasakan manfaat berbagai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, efisiensi anggaran untuk program yang lebih produktif, komitmen pemberantasan korupsi, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dalam negara demokrasi, kritik tetap diperlukan, namun harus berdasarkan data, fakta, serta memberikan solusi, bukan membangun opini yang menyesatkan atau memecah belah persatuan bangsa,” ujar Sofwan Ali di Kantor BMSN, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (2/8/2026).
Menurut Sofwan, keberhasilan pembangunan nasional membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan demokrasi, namun kepentingan nasional harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.
Sementara itu, jurnalis BMSN, Zarkasi, yang turut menginisiasi pelaksanaan survei tersebut, mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu, disinformasi, maupun propaganda yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
Menurut Zarkasi, dalam kajian geopolitik, keamanan nasional, dan strategi intelijen modern dikenal istilah information warfare atau operasi informasi, yaitu upaya memengaruhi persepsi publik melalui penyebaran narasi, propaganda, disinformasi, maupun hoaks. Fenomena tersebut telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian akademik dan pernah diungkap terjadi dalam sejumlah konflik internasional, termasuk dugaan operasi pengaruh melalui media sosial dan ruang digital yang dilakukan oleh berbagai aktor negara maupun non-negara untuk memengaruhi opini publik di negara lain.
(etw/BMSN)
