Jakarta – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei nasional mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama Semester I Tahun 2026. Survei ini bertujuan memotret tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan pemerintahan serta persepsi masyarakat terhadap berbagai isu strategis nasional.
Berdasarkan hasil survei, 79,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, 13,5 persen menyatakan tidak puas, dan 7,2 persen memilih tidak memberikan jawaban.
Menurut LKPI, tingkat kepuasan tersebut didorong oleh persepsi positif masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola pertanian dan kesejahteraan petani, pelaksanaan berbagai program sosial, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi global dan situasi geopolitik yang penuh tantangan.
Direktur Eksekutif LKPI, Novriansyah, mengatakan bahwa hasil survei ini menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Berdasarkan hasil survei kami, masyarakat menilai berbagai kebijakan pemerintah selama Semester I Tahun 2026 telah memberikan dampak positif. Komitmen pemberantasan korupsi, perhatian terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani, keberhasilan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta berbagai program sosial pemerintah menjadi faktor utama yang membentuk tingkat kepuasan publik,” ujar Novriansyah.
Temuan Utama Survei
LKPI mencatat sejumlah indikator yang menjadi penopang tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
– 83,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden dalam pemberantasan korupsi, sementara 14,7 persen tidak puas dan 2,1 persen tidak memberikan jawaban.
– 78,4 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebanyak 17,3 persen tidak puas dan 4,3 persen tidak menjawab.
– 85,8 persen responden menyatakan puas terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Sebanyak 11,2 persen tidak puas dan 3 persen tidak memberikan jawaban.
Persepsi Publik terhadap Kondisi Nasional
Selain mengukur tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden, survei ini juga memotret persepsi masyarakat terhadap kondisi nasional.
Pada aspek keamanan, 40,8 persen responden menilai kondisi keamanan nasional berada dalam kategori baik atau sangat baik, 36,5 persen menilai biasa saja, 13,3 persen menilai buruk atau sangat buruk, dan 9,4 persen tidak memberikan jawaban.
Pada aspek penegakan hukum, 31,8 persen responden memberikan penilaian baik atau sangat baik, 35,7 persen menilai biasa saja, 23,7 persen menilai buruk atau sangat buruk, sedangkan 8,8 persen tidak memberikan jawaban.
Sementara itu, pada aspek kondisi pemberantasan korupsi secara umum, 69,9 persen responden memberikan penilaian baik atau sangat baik, 13,3 persen menilai biasa saja, 15,6 persen menilai buruk atau sangat buruk, dan 1,2 persen tidak memberikan jawaban. LKPI menegaskan bahwa indikator ini merupakan persepsi masyarakat terhadap kondisi pemberantasan korupsi secara umum dan berbeda dengan indikator kepuasan terhadap kinerja Presiden dalam pemberantasan korupsi.
Penilaian terhadap Program Pemerintah
Survei LKPI juga mengukur penilaian masyarakat terhadap sejumlah aspek kebijakan pemerintah.
– Perhatian Presiden terhadap kesulitan rakyat memperoleh tingkat kepuasan 76,8 persen.
– Program-program sosial pemerintah memperoleh tingkat kepuasan 82,1 persen.
– Upaya menjaga persatuan nasional dan stabilitas politik memperoleh tingkat kepuasan 80,2 persen.
– Jaminan ketersediaan sembako memperoleh tingkat kepuasan 84,7 persen.
– Sebanyak 60,2 persen responden menilai pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Menurut LKPI, hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi terhadap berbagai program prioritas pemerintah, meskipun masih terdapat harapan agar pemerintah terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam aspek penegakan hukum, pemberantasan korupsi secara menyeluruh, serta percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran.
Metodologi
Survei dilaksanakan pada 18–28 Juli 2026 terhadap 1.557 responden yang tersebar di seluruh Indonesia menggunakan metode Multistage Random Sampling.
Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ±2,47 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka yang dilengkapi proses verifikasi digital guna memastikan validitas dan kualitas data.
Kesimpulan
LKPI menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama Semester I Tahun 2026. Tingkat kepuasan sebesar 79,3 persen menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dinilai telah memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan perhatian terhadap sektor pertanian, menjaga stabilitas politik nasional, serta memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, hasil survei ini juga menjadi masukan bagi pemerintah agar terus memperkuat reformasi di bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja sehingga tingkat kepercayaan publik dapat terus meningkat.
Tentang LKPI
Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merupakan lembaga riset yang bergerak di bidang survei opini publik, analisis kebijakan, kajian politik, ekonomi, dan geopolitik. LKPI secara berkala melakukan survei nasional untuk memotret persepsi masyarakat terhadap isu-isu strategis dan penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan informasi bagi publik dan para pemangku kepentingan.
(etw)
